658 Ribu Anak Putus Sekolah, Fraksi PPP Minta Dedi Mulyadi Turun Tangan
Jawa Barat punya masalah besar di bidang pendidikan. Meskipun pemerintah gencar mengkampanyekan wajib belajar 12 tahun, lebih dari 658.000 anak usia 7-18 tahun di provinsi ini ternyata tidak bersekolah. Data mengejutkan ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengenai Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2024, mengutip data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 14 November 2024.
Angka 658.831 anak tersebut terbagi dalam tiga kelompok besar. Ada 164.631 anak yang putus sekolah (drop out/DO) di berbagai jenjang pendidikan. Yang mengkhawatirkan, hampir seperempat dari anak DO ini berhenti sekolah saat masih duduk di Sekolah Dasar. Lalu ada 198.570 anak yang lulus tapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM) setelah menyelesaikan SD, SMP, atau SMA. Terakhir, ada 295.530 anak yang belum pernah bersekolah sama sekali (BPB).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengatakan pemerintah perlu fokus menangani akar masalah anak putus sekolah, bukan hanya solusi-solusi permukaan. Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan data yang ada untuk mencari solusi nyata agar anak-anak tersebut bisa kembali bersekolah.
Zaini mencontohkan program pendidikan karakter yang menghabiskan Rp3,2 miliar untuk membina 273 siswa. Ia mempertanyakan efisiensi program tersebut, dan bertanya apakah dana tersebut tidak lebih bermanfaat untuk menyekolahkan ratusan ribu anak yang tidak bersekolah.
Selain itu, Zaini juga menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menilai sistem saat ini masih belum berpihak kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga berkontribusi pada tingginya angka anak tidak bersekolah. Ia mendesak adanya regulasi yang kuat dan perencanaan matang agar PPDB lebih inklusif dan mengakomodasi anak-anak dari keluarga miskin.
Zaini berharap Gubernur Jawa Barat dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dan menurunkan angka anak tidak bersekolah di Jawa Barat. Ia yakin hal ini bisa dicapai dengan komitmen dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah daerah.
Angka 658.831 anak tersebut terbagi dalam tiga kelompok besar. Ada 164.631 anak yang putus sekolah (drop out/DO) di berbagai jenjang pendidikan. Yang mengkhawatirkan, hampir seperempat dari anak DO ini berhenti sekolah saat masih duduk di Sekolah Dasar. Lalu ada 198.570 anak yang lulus tapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM) setelah menyelesaikan SD, SMP, atau SMA. Terakhir, ada 295.530 anak yang belum pernah bersekolah sama sekali (BPB).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengatakan pemerintah perlu fokus menangani akar masalah anak putus sekolah, bukan hanya solusi-solusi permukaan. Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan data yang ada untuk mencari solusi nyata agar anak-anak tersebut bisa kembali bersekolah.
Zaini mencontohkan program pendidikan karakter yang menghabiskan Rp3,2 miliar untuk membina 273 siswa. Ia mempertanyakan efisiensi program tersebut, dan bertanya apakah dana tersebut tidak lebih bermanfaat untuk menyekolahkan ratusan ribu anak yang tidak bersekolah.
Selain itu, Zaini juga menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menilai sistem saat ini masih belum berpihak kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga berkontribusi pada tingginya angka anak tidak bersekolah. Ia mendesak adanya regulasi yang kuat dan perencanaan matang agar PPDB lebih inklusif dan mengakomodasi anak-anak dari keluarga miskin.
Zaini berharap Gubernur Jawa Barat dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dan menurunkan angka anak tidak bersekolah di Jawa Barat. Ia yakin hal ini bisa dicapai dengan komitmen dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah daerah.
0 Response to "658 Ribu Anak Putus Sekolah, Fraksi PPP Minta Dedi Mulyadi Turun Tangan"
Posting Komentar