Sekutu Desak Israel Hentikan Serangan Gaza

Dua puluh lima negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Prancis, Italia, Jepang, beberapa negara Uni Eropa, Swiss, dan Selandia Baru, menyerukan penghentian segera konflik di Gaza. Dalam pernyataan bersama yang dirilis, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan warga sipil Gaza yang telah mencapai titik terendah.

Mereka mendesak semua pihak yang terlibat dan komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mencapai gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen. Tidak ada lagi pertumpahan darah yang dapat dibenarkan. Dukungan penuh diberikan kepada upaya yang dilakukan AS, Qatar, dan Mesir untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Negara-negara ini juga siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna mendukung upaya tersebut.

Pernyataan tersebut secara tegas mengutuk tindakan Israel di Gaza yang dinilai telah merampas martabat kemanusiaan warga sipil. Pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak, yang hanya berusaha mendapatkan air dan makanan, dinilai sebagai tindakan tidak manusiawi dan tidak dapat diterima. Penolakan Israel atas bantuan kemanusiaan esensial juga dikecam keras.

Para penandatangan pernyataan tersebut menekankan perlunya Israel untuk mematuhi kewajiban hukum humaniter internasional, termasuk mencabut pembatasan aliran bantuan agar PBB dan organisasi kemanusiaan dapat melaksanakan tugas penyelamatan jiwa. Laporan PBB yang menyebutkan 875 orang tewas di Gaza saat berupaya mendapatkan makanan melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) menjadi bukti nyata dari krisis kemanusiaan yang terjadi.

Selain menyerukan gencatan senjata, pernyataan ini juga mengutuk penahanan sandera oleh militan Hamas dan menuntut pembebasan mereka segera dan tanpa syarat. Mereka melihat gencatan senjata yang dinegosiasikan sebagai harapan terbaik untuk memulangkan para sandera.

Lebih lanjut, negara-negara tersebut dengan tegas menentang setiap upaya perubahan teritorial atau demografis di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk rencana Israel untuk memindahkan warga Palestina ke 'kota kemanusiaan'. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Pernyataan ini ditandatangani oleh 25 negara, termasuk Komisaris Uni Eropa untuk Kesetaraan, Kesiapsiagaan dan Manajemen Krisis, Hadja Lahbib.

Subscribe to receive free email updates: